Hosting Unlimited Indonesia

Jenazah ABK WNI Dilarung ke Laut, Pelanggaran Tercium Kemnaker RI

Potongan video pelarungan jenazah WNI oleh kapal ikan China

Indonesia – Viral diinternet perihal ABK WNI yang dilarung jenazahnya di kapal penangkapan ikan milik China di protes keras oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk keras atas aksi ini.

Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengecam dan mengukuk dengan keras pelarungan jenazah WNI yang meninggal di Kapal penangkapan Ikan China, longxing. Kejadian ini menurutnya merupakan termasuk tindakan “Human Trafficking”.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara soal jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal China yang dibuang ke laut, seperti yang diberitakan media Korea Selatan MBC.

Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Kemenlu, pada Desember 2019 dan Maret 2020, di kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik.

Dikutip dari laman resmi kemlu.go.id, kapten kapal menjelaskan, keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular.

“Tragedi kemanusiaan yang menimpa 18 ABK asal Indonesia tersebut adalah bentuk-bentuk perbudakan modern (modern slavery) dan diduga keras telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” katanya, melalui pernyataan tertulis, Kamis (7/5).

Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mengatakan sangat jelas terlihat cara perusahaan menangani ABK yang bekerja di kapal Longxing yang sedang sakit. Bahkan hingga penguburannya yang tidak manusiawi dengan cara melarung ke laut.

“Ini tindakan biadab, sebab itu kami mengutuk keras,” tegasnya.

Dia mengatakan, GP Ansor, menuntut kepada Dalian, perusahaan yang mempekerjakan para ABK tersebut untuk meminta maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Dalian juga harus memenuhi hak-hak pekerja sepenuhnya dan mengganti semua akibat pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan kepada ABK dan para ahli warisnya.

“GP Ansor juga meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada ke-14 ABK selama masa karantina hingga proses pemulangan ke Tanah Air,” katanya.

Untuk keempat ABK yang meninggal dunia, kata dia, pemerintah Indonesia juga harus mengupayakan hak-hak secara maksimal untuk diterimakan kepada ahli warisnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan kepada ABK dan pekerja rentan lainnya.

“Salah satunya dengan segera meratifikasi instrumen internasional seperti Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing),” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut.

“Untuk itu, GP Ansor akan memberikan pendampingan hukum melalui LBH Ansor dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mengupayakan perlindungan terbaik kepada ke-14 ABK dan ahli waris dari empat ABK yang gugur dalam tugas,” katanya.

Terpisah, Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Aris Wahyudi mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran aspek ketenagakerjaan dalam kasus tersbeut.

“Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan menolelir apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, baik terkait proses penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan persnya.

Meski izin penempatan ABK tidak sepenuhnya berada di Kemnaker, karena Kementerian Perhubungan juga dapat melakukannya lewat Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awal Kapal (SIUPPAK) bagi agen penempatan, pihaknya tetap akan melakukan investigasi.

Menurutnya, ada beberapa aspek ketenagakerjaan yang akan diselidiki, antara lain perizinan, syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan kekerasan di tempat kerja, trafficking, potensi mempekerjakan anak hingga sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Investigasi itu akan melingkupi aspek ketenagakerjaan, seperti pelanggaran hubungan kerja dan norma ketenagakerjaan khususnya perlindungan pekerja migran Indonesia,” bebernya.

Untuk itu, Kemnaker terus melakukan pemeriksaan dan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami akan memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini segera dapat diatasi dengan baik,” tegasnya.

“Kami telah berkoordinasi, termasuk mengenai dugaan ada eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia),” katanya.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Mengenai pelarungan jenazah atau burial at sea, Menteri Edhy menjelaskan, hal itu dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO, lihat aturan di grafis.

Dikatakan Edhy, pihaknya akan fokus pada dugaan eksploitasi terhadap ABK Indonesia seperti dilaporkan media Korea, MBC News.

Disebutkan ada beberapa ABK yang mengaku bahwa tempat kerja mereka sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja sehari selama 18 jam, bahkan salah satu ABK mengaku pernah berdiri selama 30 jam. Para ABK Indonesia juga dilaporkan diminta minum air laut yang difilterisasi.

“KKP segera mengirimkan notifikasi ke RFMO (Regional Fisheries Management Organization) untuk kemungkinan perusahaan atau kapal mereka diberi sanksi,” ucapnya.

Menurut dia, terdapat dugaan perusahaan yang mengirimkan ABK Indonesia itu telah melakukan kegiatan yang sama beberapa kali. Perusahaan itu juga terdaftar sebagai authorized vessel di 2 RFMO yaitu Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

“Indonesia juga sudah mengantongi keanggotaan di WCPFC dan cooperating non-member di IATTC,” paparnya.

Mengenai ABK yang selamat dan kini berada di Korea Selatan, Menteri Edhy memastikan akan menemuinya dan pemerintah akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut dan menempatkan ABK itu. Bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain, menjamin gaji dibayar sesuai kontrak kerja serta pemulangan ke Indonesia.

“Kami juga akan mengkaji dokumen-dokumen para ABK kita, termasuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani,” jelasnya.

Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihak China, baik pemerintah maupun perusahaan pengelola kapal ikan Long Xing 629 dan Tian Yu 8 menyebut pelarungan tiga jenazah ABK Indonesia telah sesuai prosedur internasional dan disetujui keluarga yang bersangkutan.

“Pihak kapal telah memberi tahu pihak keluarga (dari seorang ABK berinisial AR) dan telah mendapat surat persetujuan pelarungan di laut tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat untuk menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8,” kata Retno.

Dijelaskannya, AR adalah ABK di kapal Long Xing 629 yang mengalami sakit pada 26 Maret dan dipindahkan ke kapal Tian Yu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Namun AR meninggal dunia pada 30 Maret pagi. Jenazah AR dilarung ke laut lepas keesokan paginya, 31 Maret, demikian keterangan pengelola kapal.

Sementara kasus dua ABK lain yang dilarung terjadi pada Desember 2019. Keduanya juga merupakan ABK kapal Long Xing 629, meninggal dunia ketika kapal berlayar di Samudera Pasifik.

“Keputusan pelarungan jenazah dua orang ini diambil kapten kapal karena kematian disebabkan oleh penyakit menular dan hal itu berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya,” ujarnya.

KBRI di Beijing telah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah China untuk meminta klarifikasi ulang mengenai kasus pelarungan jenazah kedua ABK Indonesia ini.

“Nota diplomatik tersebut sudah dijawab oleh Kemlu RRT yang menjelaskan bahwa pelarungan atau burial at sea dilakukan sesuai dengan praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya sebagaimana ketentuan ILO (Organisasi Buruh Internasional),” ucap Retno.

Dia menambahkan bahwa Kemlu RI sudah menghubungi pihak kedua keluarga, dan mereka menyatakan telah menerima santunan kematian dari agensi. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tetap berupaya memastikan aspek lain bagi pekerja Indonesia, seperti pemenuhan hak-hak ABK.

Aturan Larung Jenazah

Pelarungan jenazah disebutkan dalam peraturan ILO “Seafarer’s Service Regulations” Pasal 30. Jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Syarat Larung:

1. Kapal berlayar di perairan internasional.

2. ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan.

3. Kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya

4. Sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada)

Ketika melarung kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat, salah satunya dengan melakukan upacara kematian. Pelarungan dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan.

Share this: