Hosting Unlimited Indonesia

Mereka Boleh Masuk Kota, Kenapa Kami Dilarang?

Gambar; Unsplash/market

Indonesia, Jambi – Pandemi Corona atau Covid-19 tidak hanya mengganggu perekonomian negara-negara besar seperti Amerika dan negara-negara bagian eropa lainnya.

Dampak pandemi ini juga dirasakan oleh masyarakat Jambi yang berprofesi sebagai pedagang baju dan juga sembako di kawasan pasar kalangan yang kini tidak boleh masuk ke wilayah kabupaten Tanjab Timur.

Mereka pun mendatangi DPRD Provinsi Jambi, untuk meminta haknya agar bisa berjualan di pasar kalangan yang ada di kabupaten.

Hosting Unlimited Indonesia

Niza salah satu pedagang kalangan mengaku, sudah dua bulan ini tak bisa masuk ke Kabupaten Tanjab Timur. Menurutnya, masalahnya sekarang pedagang asal Kota Jambi tak bisa masuk ke Kabupaten Tanjab Timur, sementara para pedagang Tanjab Timur bisa masuk ke dalam Kota Jambi.

“Kami minta bagaimana supaya bisa masuk ke tempat jualan saya,” kata Niza saat menyampaikan pendapatnya di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi, Selasa (5/5) pukul 13.30. Bahkan kata dia, ada yang biasa jualan sembako juga dilarang.

Kata Niza, jika dirinya tak bisa berjualan maka segala kebutuhan dan penunjang rumah tangga tak bisa tercukupi. Kata dia, saat Covid-19 ini, anak-anak yang belajar di rumah harus butuh kuota. “Biaya kami semakin besar, namun bagaimana kami bisa beli kuota kalau kami tidak bisa jualan,” sebutnya.

Kemudian, Yani warga Mayang, Kota Jambi yang berjualan sayur di Kabupaten Tanjab Timur mengatakan, bahwa di Kabupaten Tanjab Timur yang boleh berjualan hanya yang memiliki KTP setempat.

“Kami dilarang masuk, tapi mereka bebas untuk keluar dan masuk kota Jambi,” tambahnya. Selain itu, Husin seorang pedagang sembako mengatakan, dia mengalami kerugian yang lumayan besar. Dirinya berharap kepada pemerintah Jambi untuk mengupayakan para pedagang agar tetap berjualan.

“Yang jelas kami kehilangan omset Rp 10 juta lebih perhari, cuma ini tergantung pasarnya juga,” kata dia. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, ada sekitar 300 orang yang mengalami kesulitan untuk berjualan.

Memang secara kasat mata mereka memiliki kebutuhan yang cukup. Namun, untuk pedagang kain, yang sudah membeli persiapan untuk lebaran sehingga tak lagi memiliki modal.

“Ini akan kita diskusikan lagi dan akan kita upayakan, seperti anak mereka yang akan membayar SPP, apakah bisa di gratiskan atau bagaimana nanti kira diskusikan juga,” kata Edi.

Untuk pedagang sembako, Edi akan mencoba untuk menghubungi pemerintah daerah setempat. Pasalnya, dalam peraturan Kementerian, sembako diperbolehkan masuk karena ini kebutuhan pokok. “Tentu ini otoritasnya ada di kabupaten, kalau bisa kabupaten itu memberikan jarak untuk berjualan dan ini adalah inovasi baru,” pungkasnya.

Share this: